Tvnewsone.com, Pontianak – Kasus yang menimpa Bank Kalbar menyita banyak perhatian dari masyarakat, salah satunya dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat yang dinakhodai oleh Gusti Eddy.
Menurut Eddy beberapa kasus yang menjerat Bank Kalbar masih menggantung dan belum ada penindakan hingga tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Tentu ini jadi pekerjaan rumah untuk menciptakan Kalimantan Barat yang lebih baik dan tentunya bersih,” kata Eddy.
Eddy menyoroti beberapa kasus hukum yang menyeret Bank Kalbar diantaranya meliputi:
1. Kasus Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar
Perkara hukum yang di duga melibatkan mantan pejabat Bank Kalbar, Sudirman (Direktur Utama), Syamsir Ismail (Direktur Umum), dan M. Faridhan (Ketua Panitia Pengadaan), disinyalir terlibat dalam korupsi pengadaan lahan seluas 7.883 m² untuk pembangunan kantor pusat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.
“Nilai proyek tersebut mencapai Rp99,1 miliar, dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp39 miliar akibat kelebihan pembayaran,” jelas Eddy.
Ketiga mantan pejabat Bank Kalbar tersebut sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena mangkir dari panggilan penyidik.
“Namun, pada akhir April 2025, mereka menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan saat ini ditahan di Rutan Kelas II Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut,” sambung Eddy.
2. Kredit Fiktif dan Kredit Bermasalah
Bank Kalbar juga menghadapi sejumlah kasus kredit bermasalah yang masih dalam penyelidikan:
a. Kredit Bodong Proyek Waterfront Sambas (2022): Kerugian sebesar Rp4,7 miliar akibat pinjaman untuk proyek tanpa kontrak resmi.
b. Kredit Proyek Pelabuhan Pelindo Ketapang: Pinjaman senilai Rp34 miliar yang hingga kini masih diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar.
c. Kredit Hotel Harris: Pinjaman dengan agunan tanah bermasalah, diperkirakan merugikan hingga Rp120 miliar.
d. Kredit bermasalah di Cabang Sintang dan Menjalin: Kerugian masing-masing sebesar Rp1,2 miliar dan Rp3,2 miliar, dengan dugaan penyalahgunaan dana, termasuk untuk judi online.
