Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara Surya dan Bupati Kayong Utara Romi Wijaya melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dinilai semakin menjepit daerah penghasil. Dalam forum bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, keduanya menuntut tambahan anggaran serta keadilan dalam skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Surya menegaskan bahwa pemangkasan APBD hampir Rp200 miliar telah menempatkan Kayong Utara dalam kondisi tertekan, sementara beban pelayanan publik dan tuntutan masyarakat justru terus meningkat.
“Kami diminta membangun, diminta melayani masyarakat, diminta menyejahterakan pegawai. Tapi anggaran kami justru dipotong hampir Rp200 miliar. Ini tidak adil dan tidak rasional,” tegas Surya ketika diwawancarai pada Rabu (14/01/2026).
Ia bahkan menantang pemerintah pusat untuk tidak menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan.
“Saya minta mereka buka TikTok, YouTube, media sosial. Lihat sendiri Kayong Utara. Jalan rusak di mana-mana, masyarakat marah dan menuntut perbaikan, tapi pusat malah memangkas anggaran. Ini paradoks,” katanya.
Lebih jauh, Surya menyoroti penurunan DBH sawit yang dinilai bertolak belakang dengan realitas industri sawit di daerahnya.
“Lahan sawit makin luas, produksi naik, perusahaan untung besar. Tapi DBH yang kami terima justru makin kecil. Ini bentuk ketidakadilan terhadap daerah penghasil,” ujarnya.
Menurut Surya, pihak Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran menyebut Purbaya hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan melihat situasi di triwulan pertama sebelum memutuskan kemungkinan tambahan anggaran.
“Daerah disuruh menunggu, sementara masyarakat sudah membutuhkan Ini yang menjadi persoalan,” tambahnya.
Di sisi lain, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal pusat telah menghambat langsung pembangunan infrastruktur dasar di daerah, terutama jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat.
Romi mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) untuk perbaikan ruas jalan Teluk Batang–Seponti sebenarnya telah diajukan sejak tiga tahun lalu dan seluruh persyaratan sudah dipenuhi, namun proyek tersebut justru menghilang di tingkat pusat.
“Ini yang membuat kami kecewa. Inpres sudah clear, dokumen lengkap, tapi tiba-tiba hilang. Akibatnya, rakyat terus terjebak dengan jalan rusak dan biaya ekonomi yang tinggi,” tegas Romi.
Ia menekankan bahwa jalan Teluk Batang–Seponti bukan sekadar proyek, melainkan kebutuhan vital masyarakat.
“Kalau jalan ini tidak diperbaiki, ekonomi rakyat terganggu, distribusi terhambat, dan pelayanan publik tidak optimal. Tapi pusat seperti tidak melihat ini sebagai prioritas,” katanya.
Baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memastikan akan kembali mendatangi pemerintah pusat pada triwulan kedua untuk menagih janji tambahan anggaran, kejelasan DBH sawit, serta kepastian proyek infrastruktur strategis.
“Kami akan terus bersuara. Kayong Utara tidak boleh terus dikorbankan oleh kebijakan fiskal yang tidak adil,” pungkas Surya.
