Tvnewsone.com,Pontianak — Ketua PW GNPK RI Kalimantan Barat, Ellysius Aidy, menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk titipan maupun intervensi pihak mana pun.
Menurut Ellysius Aidy, transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi menjadi hal mutlak agar panitia seleksi dapat bekerja secara profesional dengan menilai setiap peserta berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Ia menilai, open bidding tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, terlebih jika calon pejabat telah ditentukan sebelumnya.
“Jika proses seleksi hanya dijalankan sebagai formalitas dan panitia seleksi sekadar melaksanakan prosedur, maka hal tersebut akan merusak integritas serta kredibilitas sistem rekrutmen pejabat,” tegasnya.
Aidy menambahkan, seleksi terbuka jabatan eselon II harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan kompetitif, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan dinilai secara objektif berdasarkan kemampuan serta kualitas masing-masing.
Ia juga menekankan bahwa penentuan pejabat eselon II harus mengedepankan kompetensi dan pengalaman jabatan, bukan didasarkan pada kedekatan kelompok tertentu maupun kepentingan politik. Dengan demikian, pejabat yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif, profesional, dan berintegritas.
Sebagai unsur masyarakat, Ellysius Aidy Aidy menyatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses open bidding tersebut. Langkah ini dilakukan guna mendorong terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
