Tvnewsone.com, Pontianak – Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Namun, tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai, program tersebut berisiko bergeser menjadi sekadar alat membangun citra perusahaan.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam diskusi Parade Isu-Isu Terkini (PARIT) bertajuk “Alam dan Buruh Dieksploitasi, Kampus Dapat CSR-nya, Elokkah?” di Pascasarjana IAIN Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Diskusi yang dipimpin Direktur PARIT, Dr. Syahbudi, menghadirkan advokat sekaligus pengajar Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) Ikadin, Dr. Rita Purwanti, S.H., M.H. Forum tersebut membedah landasan hukum, filosofi, hingga praktik penyaluran dana CSR, terutama di Kalimantan Barat.
Isu ini menjadi relevan di tengah berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang melibatkan aktivitas perusahaan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beberapa waktu lalu turut menghidupkan kembali pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Tidak hanya soal besaran dana yang dikeluarkan, peserta juga mempertanyakan siapa yang menentukan penggunaannya, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, serta sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata dari program tersebut.
CSR Bukan Sekadar Kewajiban di Atas Kertas
Dalam pemaparannya, Rita menjelaskan bahwa kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan memiliki landasan hukum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan tersebut mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, aturan mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
Menurut Rita, ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut efektivitas pelaksanaan dan pengawasan. Sebab, tanggung jawab perusahaan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Manfaat CSR, lanjutnya, perlu menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi persoalan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan di pedesaan.
Ia juga menjelaskan adanya konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan CSR. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL dapat dikenai sanksi administratif, sedangkan penyimpangan dalam pengelolaan dana CSR dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Risiko CSR Berubah Menjadi Pencitraan
Persoalan lain yang mengemuka adalah kecenderungan perusahaan menggunakan CSR sebagai bagian dari strategi membangun reputasi bisnis.
Peserta diskusi, M. Fadhil, menilai orientasi tersebut berpotensi menggeser esensi CSR. Program yang semestinya lahir dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat justru dapat berubah menjadi instrumen pemasaran untuk memperkuat brand image.
Dalam kondisi demikian, CSR berisiko menjadi praktik washing atau pencucian citra, ketika aktivitas sosial lebih ditonjolkan dibandingkan tanggung jawab perusahaan atas dampak operasional bisnisnya.
Pertanyaan kritisnya kemudian bukan sekadar berapa banyak dana CSR yang disalurkan, melainkan apakah program tersebut sebanding dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan.
Rahnang dan Yusuf Hidayat juga menyoroti efektivitas serta efisiensi penyaluran CSR bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Mereka mencontohkan pengelolaan CSR di kawasan Siantan yang dinilai masih membutuhkan transparansi dan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas.
Regulasi dan Transparansi Perlu Diperkuat
Sementara itu, Dr. Dwi Joko Prihanto menilai komitmen perusahaan dalam mengalokasikan sekaligus mempertanggungjawabkan dana CSR masih perlu diperkuat.
Untuk jangka panjang, ia mengusulkan pengujian materiil atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, regulasi yang ada perlu dievaluasi agar lebih mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Adapun untuk jangka pendek, ia mendorong pemerintah daerah menyusun peraturan daerah khusus mengenai CSR. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperjelas mekanisme pengelolaan, penyaluran, hingga pengawasan dana CSR di daerah.
Dari berbagai pandangan yang berkembang selama diskusi lebih dari dua jam tersebut, setidaknya terdapat dua persoalan mendasar dalam tata kelola CSR.
Pertama, belum adanya ketentuan yang secara tegas menetapkan persentase minimal keuntungan perusahaan swasta yang wajib dialokasikan untuk program CSR. Kedua, masih lemahnya transparansi mengenai besaran, peruntukan, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban dana tersebut.
Dua persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Sebab, CSR semestinya tidak hanya terlihat dalam laporan tahunan atau seremoni penyerahan bantuan.
Lebih dari itu, tanggung jawab sosial perusahaan harus dapat diukur melalui perubahan nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Pada akhirnya, ketika alam dan buruh masih menghadapi persoalan akibat aktivitas industri, publik berhak mempertanyakan ke mana dana CSR mengalir dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.












