Aksi Demo Memanas di DPRD Kalbar, Massa Tuntut Cabut Tunjangan DPR RI dan Usut PETI

Tvnewsone.com, Pontianak – Aksi demonstrasi ribuan massa dari berbagai Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat memanas di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (27/8).

Massa menyuarakan lima tuntutan utama, mulai dari pencabutan tunjangan DPR RI hingga penuntasan persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang meresahkan warga Kalbar.

Situasi aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh setelah terjadi ketegangan antara massa dengan aparat kepolisian. Sejumlah demonstran dilaporkan diamankan pihak kepolisian usai terjadi bentrokan.

Korlap aksi, Muhammad Najmi Ramadan, menegaskan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap DPR RI dan DPRD Kalbar yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat.

“Hari ini kami minta untuk cabut segala macam tunjangan yang ada di DPR RI. Teman-teman juga meminta Ketua DPR RI datang untuk menemui massa aksi. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mau ketemu kami, bahkan Ketua DPRD Kalbar juga tidak hadir,” ujar Najmi di sela-sela aksi.

Najmi mengungkapkan, ketidakhadiran pimpinan DPRD membuat massa semakin emosional. Sementara itu, upaya negosiasi untuk membebaskan rekan mereka yang ditahan akibat kericuhan tidak membuahkan hasil.

“Sekarang teman-teman kami sedang ditahan karena tadi ada terjadi keributan. Kami sudah meminta kepada Pak Kapolda, tapi tidak mau mengeluarkan teman kami. Ini membuat massa semakin marah,” tambahnya.

Selain menyoroti persoalan tunjangan DPR, massa juga menuntut penyelesaian persoalan PETI yang disebut merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal.

“Kami minta masalah PETI yang ada di Kalbar segera dituntaskan oleh DPR Karena ini benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat. Penambang itu sejatinya bukan orang yang ingin merusak, mereka hanya ingin melanjutkan hidup. Itu yang kami perjuangkan,” kata Najmi.

Adapun lima poin tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi ini, yakni:

• Cabut tunjangan DPR RI yang dinilai melambung tinggi di tengah kesulitan rakyat.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai wujud pemberantasan korupsi yang masih mandek.
• Kenaikan gaji guru dan dosen, agar sesuai peran strategis mereka dalam pendidikan bangsa.
• Penyelesaian persoalan PETI di Kalimantan Barat yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
• Hentikan sikap represif aparat yang dinilai mencederai demokrasi.

Kami minta masalah PETI yang ada di Kalbar segera dituntaskan oleh DPR, Karena ini benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat. Penambang itu sejatinya bukan orang yang ingin merusak, mereka hanya ingin melanjutkan hidup. Itu yang kami perjuangkan,” kata Najmi.