Tvnewsone.com,Melawi – Ratusan petani sawit mandiri di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Melawi pada Senin (19/8). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penyegelan lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dalam aksinya, para petani menyampaikan orasi dan membentangkan berbagai spanduk yang berisi aspirasi serta penolakan terhadap penyegelan lahan yang telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang dinilai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
“Kami meminta kepada pemerintah supaya meninjau kembali Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH yang berdampak pada masyarakat di sekitar 20 desa di lima kecamatan di Kabupaten Melawi,” ujar Suhaili, perwakilan petani sawit mandiri.
Suhaili menuturkan bahwa penyegelan lahan oleh Satgas PKH telah menyebabkan keresahan, kegelisahan, dan tekanan psikologis bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar lahan yang telah digarap masyarakat dapat dikembalikan dan, jika memungkinkan, dilegalkan atau “diputihkan”.
“Masyarakat meminta agar lahan yang bisa dikelola oleh warga tidak diserahkan kepada konsesi. Kami berharap lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat dan diputihkan,” katanya.
Aksi damai ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi. Pemerintah daerah juga berjanji akan memfasilitasi audiensi antara perwakilan petani dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemerintah Kabupaten Melawi telah sepakat bersama DPRD untuk memfasilitasi petani melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur, dan pimpinan DPRD Provinsi Kalbar. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pekan depan,” ujar Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yusra, saat menemui para petani.
