Tvnewsone.com, Pontianak – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya kesiapsiagaan semua pihak menghadapi kebakaran lahan. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat wajib bersinergi secara tanggap dan sigap. Kalimantan Barat termasuk provinsi dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menjaga program ketahanan pangan nasional.
KLH/BPLH kembali menggelar konsolidasi kesiapsiagaan antisipasi kebakaran lahan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan pemangku kepentingan lainnya. Agenda konsolidasi kesiapsiagaan di laksanakan di Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemda, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat.
“Pemerintah daerah dan perusahaan wajib bersatu menjaga lingkungan sekitar. Penanganan kebakaran tidak boleh hanya reaktif dan sporadis saja. Diperlukan kolaborasi aktif mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakebakaran. Tindakan nyata harus dimulai sebelum musim kemarau datang,” papar Hanif.
Berdasarkan data per 16 Mei 2025, terdeteksi 198 titik panas. Jumlah ini memang turun 62 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, potensi kebakaran tetap tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Data kejadian nasional menunjukkan 167 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Mei. Penyebarannya meliputi Aceh hingga Kalimantan Timur, termasuk Kalimantan Barat. Titik api berpotensi muncul kembali saat cuaca mulai kering. Kondisi ini menuntut peningkatan kewaspadaan dari semua pihak lapangan.
Menteri Hanif menekankan perlunya penguatan komitmen dunia usaha perkebunan. Terutama perusahaan yang beroperasi dalam Hak Guna Usaha (HGU). Data 2015–2024 menunjukkan 79 areal HGU pernah terbakar. Luas total kebakaran mencapai sekitar 42.476 hektare. Beberapa lokasi mengalami kebakaran berulang tanpa penanganan tuntas. Ini mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan oleh pelaku usaha. Kementerian meminta perusahaan aktif mencegah, bukan sekadar menanggulangi api.
Kebakaran sering terjadi di lahan gambut saat musim kemarau. Faktor utama penyebab kebakaran antara lain penyiapan lahan pertanian. Masih banyak masyarakat membakar lahan untuk bercocok tanam. Kondisi lahan tidur dan lahan konflik memperparah penyebaran api. Sumber kebakaran bisa berasal dari lokasi open access yang tidak dijaga. Penanggulangan awal lambat akibat minim personel dan sarana, serta ketidaksiapan lapangan yang membuat api cepat menyebar dan meluas.
BMKG memprediksi kemarau akan mulai terjadi pada Juni mendatang. Wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat masuk dalam zona waspada dini. Pemerintah meminta semua pihak menyusun rencana antisipasi terkoordinasi. Modifikasi cuaca dan patroli darat harus dilakukan sejak dini. Sistem deteksi dini dan pelaporan harus difungsikan optimal dan cepat. Kesiapan alat dan air pemadam wajib disiapkan sejak
sekarang. Seluruh daerah rawan wajib mengaktifkan posko siaga terpadu.
Gapki dan anggotanya memiliki peran penting dalam pencegahan dimana sebanyak 78 perusahaan yang aktif beroperasi di Kalimantan Barat. Kehadiran mereka menjadi penopang utama upaya tanggap kebakaran. Dukungan Gapki dalam penyediaan
sarana pemadam sangat dibutuhkan. Edukasi internal perusahaan penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur(SOP) penanggulangan harus diperiksa secara berkala. Gapki di Kalimantan Barat diharapkan bersikap sama dan solid.KLH/BPLH juga menekankan kesiapsigaan kepada seluruh perusahaan.
“Perusahaan harus lengkapi sistem tanggap darurat internal. Mulai dari regu pemadam, alat pemadam, hingga komunikasi lapangan. Perusahaan juga diminta mendukung operasi pemadaman lintas wilayah. Patroli gabungan dan simulasi harus rutin dilakukan secara berkala,” tegasnya.
“Perusahaan harus memiliki peta kerawanan dan SOP mitigasi jelas. Kesiapsiagaan ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral. Semua perusahaan diminta laporkan progres kesiapan kepada pemerintah,” lanjut Hanif.
Langkah antisipasi ini sangat menentukan keberhasilan program nasional pangan. Ketahanan pangan dan energi bergantung pada stabilitas lahan produktif. Kebakaran bisa mengancam suplai pangan, bioenergi, dan ekosistem. Pemerintah tidak akan kompromi terhadap pelanggaran pembakaran lahan. Penegakan hukum akan ditingkatkan kepada pelaku yang terbukti lalai. Masyarakat sekitar perusahaan juga harus dilibatkan secara aktif. Gotong royong menjadi kunci utama menjaga bumi dari api.
Menteri Hanif menutup dengan pesan penting kepada seluruh pihak.
“Jangan menunggu api datang baru kita bergerak cepat,” pungkasnya
Semua komponen bangsa harus bersatu cegah kebakaran sedini mungkin. Ketahanan pangan dan energi butuh lahan yang tetap aman. Kolaborasi multipihak menjadi syarat mutlak keberhasilan pencegahan ini. Pemerintah, swasta dan rakyat harus bergerak dalam semangat tanggap. Dengan sinergi, kita wujudkan lingkungan lestari dan produktif berkelanjutan.
