Sanggau – Tvnewsone.com, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Selasa,(3/3) menerima kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi.Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dan disambut langsung
oleh Kepala Kantor beserta jajaran pejabat struktural dan staf.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan dukungan legislatif terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara DPR
RI dan instansi vertikal di wilayah.
Paolus hadi juga melakukan peninjauan sarana dan prasarana pelayanan, meliputi ruang pelayanan paspor, ruang tunggu pemohon, fasilitas ramah kelompok rentan, sistem antrean, serta infrastruktur pendukung lainnya. Peninjauan ini bertujuan memastikan standar pelayanan publik yang prima, aman, dan nyaman bagi masyarakat telah terpenuhi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Arung Safiro Untung memaparkan rencana pembangunan Kantor Imigrasi di Kabupaten Sintang.
Arung menjelaskan,bahwa proses hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Sintang tengah berjalan dan kesiapan administratif terus diproses sebagai dasar perencanaan pembangunan kantor definitif di wilayah tersebut.
Sementara Paolus Hadi menyampaikan,dukungannya terhadap rencana tersebut sebagai langkah strategis
untuk memperluas akses layanan keimigrasian dan mengurangi beban pelayanan di Sanggau.
Tampak Dalam diskusi turut dibahas Program Desa Binaan Imigrasi yang saat ini telah terbentuk di empat desa dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau.
Program ini bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta meningkatkan pemahaman
keimigrasian di tingkat desa.
Pada tahun 2026 direncanakan penambahan satu Desa Binaan
Imigrasi guna memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan partisipatif masyarakat.Melalui kunjungan kerja ini diharapkan koordinasi dan dukungan antara DPR RI dan KantorImigrasi Kelas II TPI Sanggau semakin kuat, sehingga berbagai program strategis, baik
pembangunan kantor di Sintang, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, maupun
penguatan Desa Binaan Imigrasi, dapat terlaksana secara optimal, transparan, dan akuntabel
demi peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
(HJB)
